PERATURAN BUPATI PURWAKARTANOMOR : 69 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 69 TAHUN 2014
LAMPIRAN :
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK DESA BERPRESTASI DALAM
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu
memberikan penghargaan bagi desa yang berprestasi
dalam pengelolaan atas prestasi pemenuhan target
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DHKP) Tahun 2014 pada akhir Desember Tahun
2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dipandang perlu mengatur
Tata Cara Pemberian Penghargaan Untuk Desa
Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun Anggaran
2014 di Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68,
TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun
1994 Nomor 62, TLNRI Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI
Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5,
TLNRI Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004,
tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004,
Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59,
TLNRI Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004
Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( LNRI Tahun 2005
Nomor 140, TLNRI Nomor 4578 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan
Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2013 tentang, Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK DESA
BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN PURWAKARTA.
Pasal 1
Pemberian penghargaan bagi desa yang berprestasi dalam Pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan
atas prestasi pemenuhan target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun
2014 pada akhir Desember Tahun 2014.
Pasal 2
Bentuk penghargaan bagi desa yang berprestasi dalam Pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 Kabupaten
Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa uang tunai yang
dihitung berdasarkan jumlah besaran pajak terutang sebagaimana terhimpun
dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun Anggaran 2014 buku 1, 2
dan 3 dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. desa lunas DHKP buku 1, 2 dan 3 sebelum jatuh tempo / sebelum tanggal
31 Agustus 2014 adalah sebesar 12.5 % (dua belas koma lima prosen) dari
DHKP Tahun 2014 desa dimaksud;
b. desa lunas DHKP buku 1, 2 dan 3 setelah jatuh tempo / setelah tanggal
31 Agustus 2014 adalah sebesar 8 % ( delapan prosen) dari DHKP Tahun
2014 desa dimaksud.
Pasal 3
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penggunaannya harus
dialokasikan pada APB Desa Tahun Anggaran 2014 pada belanja kegiatan
operasional PBB Desa.
Pasal 4
Nama-nama desa berprestasi dan besaran nominal penghargaan selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada peraturan bupati ini.
Pasal 5
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini di bebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2014.
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempaannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Juni 2014
BUPATI PURWAKARTA,
Ttd.
DEDI MULYADI
Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 69
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
LAMPIRAN :
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK DESA BERPRESTASI DALAM
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN PAJAK 2013 YANG PEMBERIAN PENGHARGAANNYA
DIBERIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2014
“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
BUPATI PURWAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Desa
yang berprestasi dalam Pengelolaan (PBB) Kabupaten
Purwakarta Tahun Pajak 2013 atas prestasi
pemenuhan target pelunasan berdasarkan DHKP
Tahun 2013 pada akhir Desember 2013;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a
sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu
mengatur Tata Cara Pemberian Penghargaan Untuk
Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan
Bangunan (PBB) Di Kabupaten Purwakarta Tahun
Pajak 2013 Yang Pemberian Penghargaannya Diberikan
Pada Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68,
TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LNRI Tahun
1994 Nomor 62, TLNRI Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI
Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5,
TLNRI Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004,
tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004,
Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59,
TLNRI Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004
Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( LNRI Tahun 2005
Nomor 140, TLNRI Nomor 4578 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan
Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18
Tahun 2013 tentang, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2014;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK DESA
BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN PAJAK 2013 YANG PEMBERIAN
PENGHARGAANNYA DIBERIKAN PADA TAHUN ANGGARAN
2014.
Pasal 1
Pemberian penghargaan bagi Desa yang berprestasi dalam Pengelolaan (PBB)
Kabupaten Purwakarta Tahun Pajak 2013 adalah dimaksudkan sebagai bentuk
penghargaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan berdasarkan DHKP
Tahun 2013 sampai dengan akhir Desember 2013 yang penghargaannya belum
diberikan pada Tahun Anggaran 2013.
Pasal 2
Bentuk penghargaan bagi Desa yang berprestasi dalam Pengelolaan (PBB)
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah berupa uang tunai yang dihitung berdasarkan jumlah besaran
pajak terutang sebagaimana terhimpun dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
(DHKP) buku 1, 2 dan 3 dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. desa lunas DHKP buku 1, 2 dan 3 sebelum jatuh tempo / sebelum tanggal
31 September 2013 adalah sebesar 12,5 % ( dua belas koma lima prosen)
dari DHKP desa dimaksud;
b. desa lunas DHKP buku 1, 2 dan 3 sebelum jatuh tempo / sebelum tanggal
31 Desember 2013 adalah sebesar 8 % ( delapan prosen) dari DHKP desa
dimaksud.
Pasal 3
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penggunaannya harus
dialokasikan pada APB Desa Tahun Anggaran 2014 belanja kegiatan operasional
PBB Desa.
Pasal 4
Nama-nama desa berprestasi dan besaran nominal penghargaan selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada peraturan bupati ini.
Pasal 5
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini di bebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2014.
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempaannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal :
BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 111 TAHUN 2014

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

PURWAKARTA ISTIMEWA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam tatanan

kehidupan masyarakat, maka akan berpengaruh pada

tingkat kesehatan masyarakat;

b. bahwa untuk percepatan dalam pencapaian Jaminan

Kesehatan Nasional, masyarakat Kabupaten Purwakarta

perlu diberikan jaminan kesehatan;

c. bahwa dalam pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Purwakarta Istimewa agar berjalan dengan

efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, maka

perlu ada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI

Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 126,

TLNRI Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (LNRI Tahun 2009 Nomor 14, TLNRI Nomor

5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244,

TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (LNRI Tahun 2014 Nomor 298, TLNRI Nomor

5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI

Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional (LNRI Tahun 2012 Nomor 193);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (LNRI Tahun 2013 Nomor 255)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 111 Tahun 2013 (LNRI Tahun 2013 Nomor 255);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Nasional;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

59 Tahun 2014 tentang Standar tarif Pelayanan

Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun

2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat

Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun

2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

PURWAKARTA ISTIMEWA TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta adalah Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Dinas Daerah yang menangani bidang kesehatan.

3. Masyarakat Purwakarta adalah penduduk Purwakarta yang berdomisili dan

mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Purwakarta.

4. Tim Pengelola adalah tim yang mengelola kegiatan Jaminan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

5. Pelayanan Kesehatan adalah layanan/tindakan terhadap kondisi kesehatan

masyarakat sebagai penduduk Kabupaten Purwakarta tanpa dipungut

biaya dan pembiayaannya menjadi beban Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

6. Pemberi layanan/tindakan adalah Puskesmas, Puskesmas PONED,

Puskesmas DTP, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purwakarta

dan Institusi Kesehatan lain serta Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang

melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah

Kabupaten Purwakarta.

7. Penerima layanan/tindakan adalah Masyarakat Kabupaten Purwakarta.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah

tempat memberikan layanan/tindakan pelayanan kesehatan dasar pada

masyarakat yang berada di wilayah kecamatan dan berwenang untuk

mengeluarkan surat rujukan bagi pasien untuk mendapat

layanan/tindakan kesehatan ke Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta.

9. Puskesmas PONED (Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik Neonatal

Emergensi Dasar) adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang

mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar

kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan

fasilitas tempat tidur rawat inap.

10. Puskesmas DTP (Puskesmas dengan tempat perawatan) adalah Puskesmas

selain melayani rawat jalan juga melayani pelayanan rawat inap selama 24

jam.

11. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan

pelayanan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang

berasal dari manusia dan lingkungan untuk penentuan jenis, penyebab

penyakit, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan atau faktor-faktor yang

dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan, masyarakat dan faktor

lingkungan.

12. Institusi kesehatan lain (Bidan Praktik, Dokter Praktik, Rumah Bersalin,

Klinik dan lain-lain) adalah tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama

milik Pemerintah/swasta.

13. Rumah Sakit Pemerintah adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan

milik Pemerintah Daerah, Provinsi atau Pusat.

14.

Rumah Sakit Swasta adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan bukan

milik Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta

Istimewa Tahun 2015 adalah memberikan jaminan layanan/tindakan kesehatan

yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan atau Provinsi Jawa

Barat terhadap penduduknya yang membutuhkan.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

Sumber dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa

Tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015

dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

SASARAN KEGIATAN

Pasal 4

Sasaran atas hak sebagai penerima layanan/tindakan kesehatan Jaminan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 adalah

masyarakat Kabupaten Purwakarta yang tidak mempunyai jaminan pelayanan

kesehatan.

Pasal 5

Sasaran atas hak sebagai pemberi layanan/tindakan kesehatan kepada

masyarakat Kabupaten Purwakarta Istimewa adalah :

a. Rumah Sakit Pemerintah ataupun Swasta lainnya yang telah ditunjuk dan

diadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam

melakukan pemberian layanan/tindakan terhadap masyarakat Kabupaten

Purwakarta.

b. Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP dan Laboratorium Kesehatan

Daerah.

c. Institusi Kesehatan lain yang telah memiliki fasilitas perawatan dan telah

bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB V

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 6

(1) Penggunaan dana kegiatan ini adalah untuk biaya pelayanan dasar di

Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP, Laboratorium Kesehatan

Daerah dan Institusi Kesehatan lain serta pelayanan rujukan di Rumah Sakit

Pemerintah/Swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten

Purwakarta dalam melayani masyarakat Kabupaten Puwakarta adalah :

a. Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP, Laboratorium Kesehatan

Daerah dan Institusi lain mengacu pada tarif Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta dan Peraturan

Daerah Kabupaten Purwakarta dan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Pelayanan Persalinan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

59 Tahun 2014 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

c. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta mengacu pada tarif INA-CBG’s sesuai

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

(2) Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Puskesmas dengan fasilitas perawatan

dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta sebagaimana pada ayat (1) berupa :

a. Paket Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan baik Rawat Jalan maupun

Rawat Inap.

b. Biaya transportasi rujukan dan rujukan balik pasien dari Puskesmas ke

Rumah Sakit Kabupaten dan dari Rumah Sakit Kabupaten ke Rumah Sakit

rujukan lebih tinggi yang dilakukan secara selektif.

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 7

Pengguna dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa

adalah pemilik hak atas penerima layanan/tindakan kesehatan yaitu :

a. masyarakat Purwakarta yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.

b. memiliki identitas yang sah dan masih berlaku pada saat penggunaannya,

dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Asli (bukan sementara), dan bagi

warga Purwakarta yang usianya belum mencapai 17 tahun maka dibuktikan

dengan Kartu Keluarga dan atau Akta Lahir.

c. untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu

yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, menyertakan

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

d. mendapat surat rujukan dari Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP

setempat dan Institusi Kesehatan lain untuk dilayani/ditindak di sarana

pelayanan kesehatan yang lebih tinggi kecuali untuk kasus gawat darurat.

e. mendapat rujukan dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta Kabupaten

Purwakarta apabila dinyatakan harus diberikan layanan/tindakan kesehatan

oleh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang lebih tinggi dan telah mendapat

Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

f. rujukan dan surat rekomendasi berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal dibuat

tetapi apabila ada pelayanan lanjutan/kontrol maka rujukan dapat diganti

dengan surat keterangan kontrol dari Rumah Sakit sesuai dengan tanggal yang

ditentukan.

g. persyaratan harus dilengkapi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam dan apabila

lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat difasilitasi.

h. khusus untuk penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan anggota Kepolisian

yang memerlukan pelayanan kesehatan ada surat keterangan yang dikeluarkan

oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepolisian.

i. mematuhi aturan yang berlaku yaitu apabila harus dirawat di Rumah Sakit

maka ruang perawatannya adalah di klas III dengan tarif INA-CBG’s.

BAB VII

PENGAJUAN BIAYA

Pasal 8

(1) Besarnya biaya/klaim untuk Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Purwakarta Istimewa Tahun 2015 dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang

diberikan kepada masyarakat.

(2) Pengajuan biaya/klaim atas pelayanan kesehatan masyarakat Purwakarta yang

telah diberikan oleh fasilitas pemberi pelayanan kesehatan Puskesmas,

Laboratorium Kesehatan Daerah, Institusi Kesehatan lain dan Rumah Sakit

yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dilakukan

setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 9

(1) Kepala Puskesmas, Puskesmas PONED, Puskesmas DTP, Laboratorium

Kesehatan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Institusi Kesehatan lain serta

Direktur Rumah Sakit sebagai penanggungjawab pelaksana pemberi layanan

kesehatan masyarakat wajib menyampaikan laporan secara berkala atas

pengelolaan kegiatan kepada Bupati melalui Tim Pengelola.

(2) Tim Pengelola sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

(3) Laporan tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaminan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan

kebijakan teknis pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Purwakarta Istimewa dapat didelegasikan kepada OPD yang sesuai tupoksinya.

(3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2015 melalui audit yang dilakukan

oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 111