PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 19 TAHUN 2015

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah

diubah dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244,

TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4138 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun

2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

M E M U T US K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN

ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Purwakarta.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten Purwakarta.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat Pajak adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan pribadi atau badan.

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah

Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.

19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan

yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat

PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa.

24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan

bidangnya.

25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan

Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

27. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa

yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

28. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui

rekening kas desa.

29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan

belanja desa.

30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa

dengan belanja desa.

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

32. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

33. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

34. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan

pelaksanaan dari Peraturan Desa;

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh

PTPKD;

Pasal 4

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berasal dari unsur Perangkat

Desa, terdiri dari :

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi; dan

c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a

bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan

APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan

pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga Kemasyarakatan

Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban

anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

dan

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat

oleh Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan , dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

APBDesa

Pasal 8

(1) APBDesa, terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan

menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan

menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan

hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

oleh desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), terdiri atas

kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa ( PADes );

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain - Lain;

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas

jenis :

a. Hasil Usaha;

b. Hasil Aset;

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

d. Lain – lain pendapatan asli desa.

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain

hasil Bumdes, tanah kas desa.

(5) Hasil asset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain

tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan

peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(6) Lain – lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b,

terdiri atas jenis :

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten / Kota dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan

penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak

30% (tiga puluh per seratus).

(4) Kelompok pendapatan lain – lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c, terdiri atas jenis :

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Lain – lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang

dari pihak ketiga.

(2) Lain – lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan

pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 12

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi

semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh desa.

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam

rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 13

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1 huruf

b, terdiri atas kelompok :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam

kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam

RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

a. Pegawai;

b. Barang dan Jasa; dan

c. Modal.

Pasal 14

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf

a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Bamusdes.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam

kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran

penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya

dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang

nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c. bahan/material;

d. pemeliharaan;

e. cetak/penggandaan;

f. sewa kantor desa;

g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

h. makanan dan minuman rapat;

i. pakaian dinas dan atributnya;

j. perjalanan dinas;

k. upah kerja;

l. honorarium narasumber/ahli;

m. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;

n. honorarium panitia;

o. Air, Listrik, Telepon, Internet;

p. Insentif RT / RW;

q. Operasional Petugas Kamtibmas;

r. Operasional anggota Linmas;

(3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan.

Pasal 16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c,

digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang

atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah

Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain

dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati/walikota.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Desa

Pasal 18

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan

penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa

dana kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan

pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari

pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening

dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan

kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya

tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan

yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan

Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 20

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

kepada Kepala Desa.

(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan

Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun

berjalan.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak

disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku

dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

hasil evaluasi.

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,

Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus

menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa

hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan

Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7

(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan selanjutnya Kepala Desa bersama Bamusdes mencabut peraturan desa

dimaksud.

Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa kepada camat.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku

dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana

dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan

usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa

selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

(3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa selama I (satu)

bulan.

Pasal 26

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan

menjadi peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk

untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran

yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran

Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi

oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

(1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana

kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang

tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan

apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran

dan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya

bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila

terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis

belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa

pada tahun berjalan; dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara

penetapan APBDesa.

Pasal 34

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa

disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB

Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan

APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan

kepada Bamusdes.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

a. buku kas umum;

b. buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 37

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati berupa:

a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan

kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah

diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

ANGGARAN DESA

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran desa dalam APBD setiap

tahun.

(2) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

b. Alokasi Dana Desa;

c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(3) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan setelah Desa

menyusun RKPDesa dan APBDesa tahun berjalan.

(4) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Kabupaten Purwakarta.

Pasal 43

Penyaluran Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2)

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Pemerintah Desa.

Pasal 44

(1) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban anggaran desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42

ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan APBdesa.

(2) Khusus kegiatan – kegiatan yang dibiayai anggaran desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dibuatkan laporan pertanggungjawaban

tersendiri.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

(4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak atau terlambat menyampaikan surat

pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya, maka Pemerintah

Kabupaten dapat menunda penyaluran Anggaran Desa sampai dengan

disampaikannya surat pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya.

Pasal 45

(1) Kegiatan – kegiatan yang dibiayai anggaran desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 42 ayat (2) dapat dianggarkan biaya administrasi yang meliputi

honorarium tim pelaksana kegiatan, alat tulis kantor, benda pos, cetak/

penggandaan dan keperluan administrasi lainnya.

(2) Kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk

kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan serta kegiatan

penunjang / operasional.

(3) Ketentuan mengenai biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Bagian Kesatu

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 46

(1) Berdasarkan besaran Dana Desa yang dialokasikan untuk Kabupaten

Purwakarta, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa

dengan Keputusan Bupati.

(2) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan

desa, dan tingkat kesulitan geografis.

(3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :

a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;

b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;

c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;

(4) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

(5) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan

cara :

a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(30% x

persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total

penduduk desa di Kabupaten) + (20% x persentase jumlah luas wilayah

Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten)

+ (50% x persentase jumlah rumah tangga miskin Desa yang

bersangkutan terhadap jumlah rumah rangga di Desa di Kabupaten).

b. Sisa pagu anggaran hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a dibagi jumlah desa di Kabupaten Purwakarta dikalikan angka

kesulitan geografis Desa.

c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b

ditambahkan ke hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a.

(6) Angka kesulitan geografis suatu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b ditetapkan menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :

a. Kategori I dengan angka 1.15 meliputi desa – desa di Kecamatan

Sukasari, Desa Sukamukti Kecamatan Maniis, Desa Sukamulya

Kecamatan Tegalwaru dan Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani.

b. Kategori II dengan angka 1.05 meliputi desa – desa di Kecamatan Plered,

desa – desa di Kecamatan Sukatani kecuali Desa Panyindangan, desa –

desa di Kecamatan Darangdan, desa – desa di Kecamatan Maniis kecuali

Desa Sukamukti, desa – desa di Kecamatan Tegalwaru kecuali Desa

Sukamulya, desa – desa di Kecamatan Wanayasa, desa – desa di

Kecamatan Bojong, Desa Wanawali Kecamatan Cibatu, desa – desa di

Kecamatan Pondoksalam, desa – desa di Kecamatan Kiarapedes.

c. Kategori III dengan angka : jumlah desa keseluruhan dikurangi jumlah

angka pada kategori I dan kategori II meliputi desa – desa selain yang

disebutkan pada huruf a dan huruf b.

Pasal 47

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh per seratus);

b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh per seratus);

c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh per seratus);

Pasal 48

(1) Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal

47 huruf a dilakukan dengan mekanisme :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a dengan kelengkapan

sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;

2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa sesuai pagu tahap I;

3. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya sesuai APBDesa;

4. Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana

setiap tahap;

5. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa

diatas materai 6000;

6. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;

7. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa

bermaterai cukup;

8. Hasil verifikasi tim kecamatan.

b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim

Verifikasi Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta yang

ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan

Desa Setda Kabupaten Purwakarta;

c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta

berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan

dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta

cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta;

d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta menyalurkan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 47 huruf a dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Pemerintah Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud

dalam pasal 47 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mekanisme yang

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat

pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya.

Pasal 49

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

(2) Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan

untuk Pembangunan / pemeliharaan infrastruktur Desa meliputi bangunan,

jalan lingkungan dan sarana air bersih.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 50

(1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b

digunakan untuk :

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Tunjangan Pengurus Bamusdes;

c. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

d. Operasional anggota Linmas;

e. Operasional petugas Kamtibmas;

f. Penunjang Operasional Lembaga Desa;

g. Pemilihan Kepala Desa;

h. Kegiatan Hari Jadi Purwakarta.

(2) Perangkat Desa yang menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 sudah tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa namun

belum diberhentikan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan Undang – Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5), masih tetap mendapatkan

Penghasilan Tetap.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberhentikan oleh Kepala

Desa sampai dengan keluarnya peraturan yang mengikat atau paling lama

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

(4) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam

rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,

perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta

pemberdayaan masyarakat desa.

(5) Operasional anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dianggarkan paling banyak 15 (lima belas) orang per desa.

(6) Operasional petugas Kamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dapat diberikan kepada anggota TNI / POLRI yang melaksanakan

tugas Kamtibmas di Desa bersangkutan.

(7) Penunjang Operasional Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f diberikan untuk menunjang operasional lembaga yang ada di

Desa bersangkutan, antara lain :

a. Karang Taruna;

b. LPM;

c. PKK

d. MUI Desa;

e. Posyandu.

(8) Kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(9) Kegiatan Hari Jadi Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

h dianggarkan untuk kegiatan Desa guna berpartisipasi dalam rangkaian

kegiatan hari jadi Purwakarta.

(10) Besaran Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa, tunjangan pengurus Bamusdes, insentif Rukun Tetangga

(RT) dan Rukun Warga (RW) , operasional anggota Linmas, operasional

petugas Kamtibmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dengan mekanisme :

a. Pemerintah Desa menyampaikan dokumen pencairan Alokasi Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d dan huruf e kepada Bupati melalui Kepala Bagian

Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan

kelengkapan sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari Kepala Desa;

2. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Alokasi Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d

dan huruf e sesuai APBDesa;

3. Anggaran Kas Kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana

setiap bulan;

4. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;

5. Daftar nominatif aparatur Pemerintah Desa disertai Surat

Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Surat Keputusan

Pengangkatan Perangkat Desa;

6. Daftar nominatif pengurus Bamsudes disertai Surat Keputusan

Pengangkatan Pengurus Bamusdes;

7. Peraturan Desa mengenai Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan

Rukun Warga (RW);

8. Daftar nominatif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun

Warga (RW) disertai Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Rukun

Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

9. Daftar nominatif anggota Linmas disertai Surat Keputusan

Pengangkatan anggoata Linmas;

10. Daftar nominatif petugas Kamtibmas disertai Surat Perintah

penugasan bagi anggota TNI / POLRI yang menjadi petugas

Kamtibmas di Desa bersangkutan;

11. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberian operasional bagi

anggota TNI / POLRI yang menjadi petugas Kamtibmas di Desa

bersangkutan.

12. Hasil verifikasi tim kecamatan.

b. Untuk bulan pertama Kepala Desa menyampaikan surat permohonan

pencairan Alokasi Dana Desa dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Biaya sesuai kebutuhan;

2. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa

bermaterai cukup;

3. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa

diatas materai 6000;

c. Surat permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh

Tim Verifikasi Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta

yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian

Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta;

d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta

berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan

dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta

cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta;

e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta menyalurkan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e

dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa.

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat

(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e untuk bulan selanjutnya

dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a s.d e, disertai surat pertanggungjawaban dana yang diterima

sebelumnya.

Pasal 52

(1) Dalam hal ada perubahan menyangkut data sebagaimana dimaksud dalam

pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 s.d 12 pada tahun berjalan, Pemerintah

Desa wajib menyampaikan data perubahan sebelum disalurkan Alokasi

Dana Desa untuk bulan bersangkutan.

(2) Dokumen pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal

51 ayat (1) huruf a angka 1 s.d 12 disampaikan satu kali dalam satu tahun.

(3) Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 51 ayat (1) huruf b angka 1 s.d 3 disampaikan setiap kali

pencairan.

Pasal 53

Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk penunjang operasional lembaga desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf f dilakukan pada bulan

Juni dengan mekanisme :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf f dengan kelengkapan

sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;

2. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya;

3. Fotocopy Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan

dana;

4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Desa yang

bersangkutan;

5. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa

diatas materai 6000;

6. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;

7. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai

cukup;

8. Hasil verifikasi tim kecamatan.

b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim

Verifikasi Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta yang

ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Setda Kabupaten Purwakarta;

c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta

berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan

menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta;

d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta menyalurkan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 50 ayat (1) huruf f dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Pemerintah Desa.

Pasal 54

Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf g dilakukan dalam 1 (satu) tahap

dengan mekanisme :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf g dengan kelengkapan

sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;

2. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya;

3. Fotocopy Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan

dana;

4. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa

diatas materai 6000;

5. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;

6. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai

cukup;

7. Hasil verifikasi tim kecamatan.

b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim

Verifikasi Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta yang

ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Setda Kabupaten Purwakarta;

c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta

berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan

menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta;

d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta menyalurkan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 50 ayat (1) huruf g dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Pemerintah Desa.

Pasal 55

Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Kegiatan Hari Jadi Purwakarta

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf h dilakukan pada bulan

Juli dengan mekanisme :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf h dengan kelengkapan

sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;

2. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya;

3. Fotocopy Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan

dana;

4. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa

diatas materai 6000;

5. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;

6. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai

cukup;

7. Hasil verifikasi tim kecamatan.

b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim

Verifikasi Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta yang

ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Setda Kabupaten Purwakarta;

c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta

berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan

menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta;

d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta menyalurkan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 50 ayat (1) huruf h dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Pasal 56

(1) Pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan

berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu anggaran Kabupaten dibagi

secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran Kabupaten dibagi

secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan

retribusi dari Desa masing-masing.

(2) Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa secara proporsional

suatu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung

berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan suatu Desa

dibagi total realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa di

Kabupaten sampai dengan bulan November tahun sebelumnya dikalikan

40% (empat puluh per seratus) pagu anggaran.

Pasal 57

Penyaluran Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dilakukan

secara bertahap dengan ketentuan :

a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh per seratus);

b. Tahap II pada bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh per seratus);

c. Tahap III pada bulan September sebesar 20 % (dua puluh per seratus);

Pasal 58

(1) Penyaluran Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa untuk

Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dilakukan dengan

mekanisme :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana bagi hasil

pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 57 huruf a dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;

2. Rencana Anggaran Biaya sesuai pagu tahap I;

3. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya sesuai APBDesa;

4. Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana

setiap tahap;

5. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa

diatas materai 6000;

6. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;

7. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa

bermaterai cukup;

8. Hasil verifikasi tim kecamatan.

b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim

Verifikasi Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta yang

ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan

Desa Setda Kabupaten Purwakarta;

c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purwakarta

berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan

dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta

cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta;

d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Purwakarta menyalurkan Dana bagi hasil pajak daerah kepada

pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dari

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa.

(2) Penyaluran Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa untuk

Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b dan

huruf c dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a s.d d disertai surat pertanggungjawaban dana yang

diterima sebelumnya.

Pasal 59

(1) Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

(2) Penggunaan Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa mengacu

pada RPJMDesa dan RKPDesa.

(3) Penggunaan Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

a. Kegiatan operasional Pemerintahan Desa meliputi : operasional

pemerintah desa, operasional Bamusdes, operasional perkantoran dan

honorarium pengelola keuangan;

b. Sarana / prasarana di Desa meliputi pengadaan sarana / prasarana

kantor desa dan pengadaan sarana / prasarana yang mendukung

pemberdayaan masyarakat;

c. Pembangunan / pemeliharaan infrastruktur kewilayahan di Desa

termasuk infrastruktur sosial / keagamaan.

(4) Besarnya Dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGURUSAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan

dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa;

(2) Pengawasan terhadap sumber pendapatan dan kekayaan desa serta

pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh Bamusdes.

Pasal 61

(1) Pembinaan atas pengelolaan Anggaran Desa dilakukan oleh Tim Pembina;

(2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;

(3) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta

diluar Anggaran Dana Desa.

Pasal 62

Pengawasan dan audit atas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Bupati mempunyai hak untuk mengurangi jumlah Anggaran Desa tertentu pada

tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa

yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang

bersumber dari Anggaran Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

Pasal 64

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran

2015 dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa sebagaimana

terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 19

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JANUARI 2015

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN TAHUN ANGGARAN 2015

I. Standar Maksimal Perjalanan Dinas dalam Daerah Kecamatan Sukasari

dan Kecamatan Maniis

a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 125.000,- / hari / orang

- Perangkat Desa dan Pengurus

BAMUSDES lainnya Rp. 110.000,- / hari / orang

b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 70.000,- / hari / orang

- Perangkat Desa dan Pengurus

BAMUSDES lainnya Rp. 60.000,- / hari / orang

II. Standar Maksimal Perjalanan Dinas dalam Daerah selain Kecamatan

Sukasari dan Kecamatan Maniis

a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 100.000,- / hari / orang

- Perangkat Desa dan Pengurus

BAMUSDES lainnya Rp. 90.000,- / hari / orang

b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 50.000,- / hari / orang

- Perangkat Desa dan Pengurus

BAMUSDES lainnya Rp. 40.000,- / hari / orang

III. Standar Maksimal Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 400.000,- / hari / orang

- Perangkat Desa dan Pengurus

BAMUSDES lainnya Rp. 350.000,- / hari / orang

Keabsahan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas didasari dengan

terpenuhinya dokumen-dokumen :

- Surat perintah dari atasan

- Laporan Hasil Kegiatan

IV. Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman

1. Jamuan Makan Rp. 25.000,- / porsi

2. Jamuan Ringan ( Snack ) Rp. 12.000,- / porsi

V. Standar Maksimal Honorarium Panitia

a. Untuk pekerjaan tertentu / khusus atau dalam rangka penanganan /

penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta

perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja /

kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Susunan tim kerja / kepanitiaan tersebut sebagai berikut :

1. Penanggungjawab

2. Ketua

3. Sekretaris

4. Anggota

b. Susunan organisasi tim kerja / kepanitiaan sebagaimana pada huruf a

diatas, dapat diberikan honorarium / uang lelah yang besaran biayanya

disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dengan

ketentuan uang lelah kerja maksimal Rp. 400.000,- / orang.

c. Dalam hal menentukan besaran uang lelah tim kerja / kepanitiaan

tersebut disesuaikan dengan kedudukan dalam tim kerja / kepanitiaan

yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

VI. Standar Maksimal Honorarium Bulanan Pengelola Keuangan

1. Kepala Desa Rp. 300.000 (OB)

2. Sekretaris Desa Rp. 250.000 (OB)

3. Bendahara Rp. 200.000 (OB)

VII. Standar Maksimal Biaya Administrasi Kegiatan

No Uraian

Kegiatan

Besaran Pagu Kegiatan (dalam jutaan rupiah)

Ket

s/d

<25

s/d 50

<50

s/d

100

<100

s/d 250

<250

s/d 500

<500

s/d

1000

Prosentase

Biaya

Pelaksanaan

Biaya

Administrasi

3,5%

2,5%

1,5%

Kegiatan yang nilai pagunya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)

berlaku nilai maksimal untuk biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah)

VIII. Standar Maksimal Honorarium Bulanan Tim Pengelola Kegiatan

No Uraian

Kegiatan

Besaran Pagu Kegiatan (dalam jutaan rupiah)

s/d 100 <100 s/d Ket

250

<250 s/d

500 >500

Rp.

Ketua

Sekretaris

Anggota

200.000

150.000

100.000

250.000

200.000

150.000

300.000

250.000

200.000

400.000

350.000

300.000

IX. Standar biaya / ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati

ini, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JANUARI 2015

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA,

RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN

TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI

PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

PERATURAN DESA ......................

NOMOR ...... TAHUN..........

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ..........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .......................

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati

Purwakarta Nomor ... Tahun ...... tentang ..................., Kepala

Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana

dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan

Peraturan Desa ................. tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa ..............

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa Tahun Anggaran ........

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun

........ tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten

.................. Tahun ............ Nomor ..... );

6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN ....................

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp…..........................

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp…..........................

b. Bidang Pembangunan Rp…..........................

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp…..........................

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp…..........................

e. Bidang Tak Terduga Rp…..........................

Jumlah Belanja Rp…..........................

Surplus/Defisit Rp…..........................

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. …….....................

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ...........................

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……........................

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala

Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah di Evaluasi Bupati/walikota

a.n. Camat .......

ttd

(...............................................)

Ditetapkan di ....................

Pada tanggal .....................

KEPALA DESA ...................

.........................................

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA …………..

TAHUN ANGGARAN ………

KODREK

URAIAN

ANGGARAN

(Rp.)

KET

1 2 3 4

1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli Desa

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong

Royong

1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang

sah

1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa

1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi

daerah kabupaten/ kota

1 2 3 Alokasi Dana Desa

1 2 4 Bantuan Keuangan

1 2 4 1 Bantuan Provinsi

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten

1 3 Pendapatan Lain lain

1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3

yang tidak mengikat

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2 1 Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

2 1 1 1 Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat

- Tunjangan Bamusdes

2 1 2 Operasional Perkantoran

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pemeliharaan

- Cetak / penggandaan

- Makanan & minuman rapat

- Pakaian Dinas dan Atributnya

- Perjalanan Dinas

- Honorarium Panitia

- Air, Listrik, Telepon dan Internet

2 1 3 Operasional Pemerintah Desa

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

Honorarium Pengelola Keuangan

2 1 4 Operasional Bamusdes

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa

- Alat tulis kantor

- Cetak / penggandaan

- Makanan & minuman rapat

- Pakaian dinas dan atributnya

- Perjalanan dinas

- Honorarium panitia

2 1 5 Insentif Rukun Tetangga (RT)/ Rukun

Warga (RW)

2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa

Insentif RT / RW

2 1 6 Operasional anggota linmas

2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa

Operasional anggota linmas

2 1 7 Operasional petugas kamtibmas

2 1 7 2 Belanja Barang dan Jasa

Operasional petugas kamtibmas

2 1 8 Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

2 1 8 2 Belanja Barang dan Jasa

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa

2 2 1 Kegiatan ........................

2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa

2 2 1 3 Belanja Modal

2 2 2 Kegiatan ........................

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa

2 2 2 3 Belanja Modal

2 2 3 Kegiatan ........................

2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa

2 2 3 3 Belanja Modal

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2 3 1 Kegiatan ........................

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa

2 3 1 Kegiatan ........................

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2 4 1 Kegiatan Hari Jadi Purwakarta

2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa

2 4 2 Kegiatan Penunjang Operasional

Karang Taruna

2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa

2 4 3 Kegiatan Penunjang Operasional LPM

2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa

2 4 4 Kegiatan Penunjang Operasional PKK

2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa

2 4 5 Kegiatan Penunjang Operasional MUI

Desa

2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa

2 4 6 Kegiatan Penunjang Operasional

Posyandu

2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa

2 5 Bidang Tak Terduga

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa

2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan

3 1 1 SILPA

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan

3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH ( RP )

3 2 Pengeluaran Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

3 2 2 Penyertaan Modal Desa

JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA

………………………

TTD

(……………………………….)

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

..............................................................

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ...........

1. Bidang : ..............................

2. Kegiatan : ..............................

3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODREK URAIAN VOLUME

HARGA

SATUAN

(Rp.)

JUMLAH

(Rp.)

1 2 3 4 5

JUMLAH (Rp.)

Disetujui/mengesahkan

Kepala Desa

……………………………………

................., tanggal ………………….

Pelaksana Kegiatan

…………………………………….

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja

desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam

APBDesa.

3. kolom 1 diisi dengan Kode rekening APBDesa

4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar

orang/barang

7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA……………….. KECAMATAN…………………..

TAHUN ANGGARAN…........

1. Bidang :

2. Kegiatan :

No. Tanggal Uraian

Penerimaan (Rp.)

Nomor Bukti

Pengeluaran(Rp.) Jumlah

Pengembalian

ke Bendahara

Saldo Kas

Dari (Rp.)

Bendahara

Swadaya

Masyarakat

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pindahan Jumlah dari

halaman sebelumnya

Jumlah

Total Penerimaan Total Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Kas

Desa…………….,Tanggal……......

Pelaksana Kegiatan

(....................................)

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.

7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.

8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.

9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.

12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ............

1. Bidang : ..............................

2. Kegiatan : ..............................

3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODREK URAIAN PAGU

ANGGARAN

PENCAIRAN

S.D. YG

LALU

PERMINTAAN

SEKARANG

JUMLAH

SAMPAI

SAAT INI

SISA

DANA

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH

Telah dilakukan verifikasi

Sekretaris Desa

……………………………………

................., tanggal ………………….

Pelaksana Kegiatan

…………………………………….

Setujui untuk dibayarkan

Kepala Desa

……………………………………

Telah dibayar lunas

Bendahara

…………………………………….

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja

desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam

APBDesa.

3. Kolom 1 dengan Kode Rekening APBDesa

4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

E. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ............

1. Bidang : ..............................

2. Kegiatan : ..............................

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH

(Rp.)

1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk

kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............................,tanggal .....................

Pelaksana Kegiatan

.................................................

Car a pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja

desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam

APBDesa

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja

5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja

6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. FORMAT PENATAUSAHAAN

1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ...............

. Tgl. KODE

REKENING URAIAN

PENERIMAAN

(Rp.)

PENGELUARAN

(Rp.)

NO BUKTI

JUMLAH

PENGELUARAN

KOMULATIF

SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH Rp. Rp.

……………., tanggal …………………

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

………………………………….. ………………………….

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ........

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN

(Rp.)

PENYETORAN

(Rp.)

SALDO

(Rp.)

1 2 3 4 5

JUMLAH

……………., tanggal …………………

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

……………………......... ………………………….

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .........

BULAN :

BANK CABANG :

REK. NO. :

No. TANGGAL

TRANSAKSI

URAIAN

TRANSAKSI

BUKTI

TRANSAKSI

PEMASUKAN PENGELUARAN

SETORAN SALDO

(Rp.)

BUNGA BANK

(Rp.)

PENARIKAN

(Rp.)

PAJAK

(Rp.)

BIAYA

ADMINISTRASI

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

…………., tanggal …………………

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

………………………………….. ………………………….

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

G. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA / AKHIR TAHUN*)

PEMERINTAH DESA…………..

TAHUN ANGGARAN……

KODREK

URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN

(Rp.)

JUMLAH

REALISASI

(Rp.)

LEBIH /

KURANG

(Rp.)

KET

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli

Desa

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Swadaya, Partisipasi

dan Gotong Royong

1 1 3 Lain-lain Pendapatan

Asli Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa

1 2 2 Bagian dari hasil pajak

&retribusi daerah

kabupaten/ kota

1 2 3 Alokasi Dana Desa

1 2 4 Bantuan Keuangan

1 2 4 1 Bantuan Provinsi

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten

1 3 Pendapatan Lain

lain

1 3 1 Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yang

tidak mengikat

1 3 2 Lain-lain Pendapatan

Desa yang sah

JUMLAH

PENDAPATAN

2 BELANJA

2 1 Bidang

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2 1 1 Penghasilan Tetap dan

Tunjangan

2 1 1 1 Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap

Kepala Desa dan

Perangkat

- Tunjangan Bamusdes

2 1 2 Operasional

Perkantoran

2 1 2 2 Belanja Barang dan

Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pemeliharaan

- Cetak / penggandaan

- Makanan &

minuman rapat

- Pakaian Dinas dan

Atributnya

- Perjalanan Dinas

- Honorarium Panitia

- Air, Listrik, Telepon

dan Internet

2 1 3 Operasional

Pemerintah Desa

2 1 3 2 Belanja Barang dan

Jasa

Honorarium Pengelola

Keuangan

2 1 4 Operasional Bamusdes

2 1 4 2 Belanja Barang dan

Jasa

- Alat tulis kantor

- Cetak / penggandaan

- Makanan &

minuman rapat

- Pakaian dinas dan

atributnya

- Perjalanan dinas

- Honorarium panitia

2 1 5 Insentif Rukun

Tetangga (RT)/ Rukun

Warga (RW)

2 1 5 2 Belanja Barang dan

Jasa

Insentif RT / RW

2 1 6 Operasional anggota

linmas

2 1 6 2 Belanja Barang dan

Jasa

Operasional anggota

linmas

2 1 7 Operasional petugas

kamtibmas

2 1 7 2 Belanja Barang dan

Jasa

Operasional petugas

kamtibmas

2 1 8 Kegiatan Pemilihan

Kepala Desa

2 1 8 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 2 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

2 2 1 Kegiatan

........................

2 2 1 2 Belanja Barang dan

jasa

2 2 1 3 Belanja Modal

2 2 2 Kegiatan

........................

2 2 2 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 2 2 3 Belanja Modal

2 2 3 Kegiatan

........................

2 2 3 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 2 3 3 Belanja Modal

2 3 Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan

2 3 1 Kegiatan

........................

2 3 1 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 3 1 Kegiatan

........................

2 3 1 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

2 4 1 Kegiatan Hari Jadi

Purwakarta

2 4 1 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 2 Kegiatan Penunjang

Operasional Karang

Taruna

2 4 2 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 3 Kegiatan Penunjang

Operasional LPM

2 4 3 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 4 Kegiatan Penunjang

Operasional PKK

2 4 4 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 5 Kegiatan Penunjang

Operasional MUI Desa

2 4 5 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 6 Kegiatan Penunjang

Operasional Posyandu

2 4 6 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 5 Bidang Tak Terduga

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar

Biasa

2 5 1 2 Belanja Barang dan

Jasa

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan

Pembiayaan

3 1 1 SILPA

3 1 2 Pencairan Dana

Cadangan

3 1 3 Hasil Kekayaan Desa

Yang dipisahkan

JUMLAH ( RP )

3 2 Pengeluaran

Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan Dana

Cadangan

3 2 2 Penyertaan Modal

Desa

JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA

………………………

TTD

(……………………………….)

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

APBDESA

LAMBANG

PEMDES

PEMERINTAH DESA ......................

KECAMATAN .........................

KABUPATEN ....................

PERATURAN DESA .....................

NOMOR ...... TAHUN..............

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ..................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .......................

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati

Purwakarta Nomor ... Tahun ...... tentang ..................., Kepala

Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...........................

Tahun Anggaran ............................;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun

........ tentang ....................... (Lembaran daerah Kabupaten

.................. Tahun ............ Nomor ..... );

6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN

ANGGARAN 20........MENJADI PERATURAN DESA

........................... TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

........................... TAHUN ANGGARAN 20........

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp….........................

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp….........................

b. Bidang Pembangunan Rp….........................

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp….........................

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp….........................

e. Bidang Tak Terduga Rp….........................

Jumlah Belanja Rp….........................

Surplus/Defisit Rp….........................

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp….........................

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp….........................

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp….........................

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran .........;

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa.

3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk

ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di ................

Pada tanggal .................

KEPALA DESA ...................

..............................................

Lampiran I Peraturan Desa

Nomor :

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

.........

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa

PEMERINTAH DESA …………………

TAHUN ANGGARAN ………

KODREK

URAIAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

LEBIH /

KURANG

(Rp.)

KET

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli

Desa

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Swadaya, Partisipasi

dan Gotong Royong

1 1 3 Lain-lain Pendapatan

Asli Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa

1 2 2 Bagian dari hasil pajak

&retribusi daerah

kabupaten/ kota

1 2 3 Alokasi Dana Desa

1 2 4 Bantuan Keuangan

1 2 4 1 Bantuan Provinsi

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten

1 3 Pendapatan Lain

lain

1 3 1 Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yang

tidak mengikat

1 3 2 Lain-lain Pendapatan

Desa yang sah

JUMLAH

PENDAPATAN

2 BELANJA

2 1 Bidang

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2 1 1 Penghasilan Tetap dan

Tunjangan

2 1 1 1 Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap

Kepala Desa dan

Perangkat

- Tunjangan Bamusdes

2 1 2 Operasional

Perkantoran

2 1 2 2 Belanja Barang dan

Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pemeliharaan

- Cetak / penggandaan

- Makanan &

minuman rapat

- Pakaian Dinas dan

Atributnya

- Perjalanan Dinas

- Honorarium Panitia

- Air, Listrik, Telepon

dan Internet

2 1 3 Operasional

Pemerintah Desa

2 1 3 2 Belanja Barang dan

Jasa

Honorarium Pengelola

Keuangan

2 1 4 Operasional Bamusdes

2 1 4 2 Belanja Barang dan

Jasa

- Alat tulis kantor

- Cetak / penggandaan

- Makanan &

minuman rapat

- Pakaian dinas dan

atributnya

- Perjalanan dinas

- Honorarium panitia

2 1 5 Insentif Rukun

Tetangga (RT)/ Rukun

Warga (RW)

2 1 5 2 Belanja Barang dan

Jasa

Insentif RT / RW

2 1 6 Operasional anggota

linmas

2 1 6 2 Belanja Barang dan

Jasa

Operasional anggota

linmas

2 1 7 Operasional petugas

kamtibmas

2 1 7 2 Belanja Barang dan

Jasa

Operasional petugas

kamtibmas

2 1 8 Kegiatan Pemilihan

Kepala Desa

2 1 8 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 2 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

2 2 1 Kegiatan

........................

2 2 1 2 Belanja Barang dan

jasa

2 2 1 3 Belanja Modal

2 2 2 Kegiatan

........................

2 2 2 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 2 2 3 Belanja Modal

2 2 3 Kegiatan

........................

2 2 3 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 2 3 3 Belanja Modal

2 3 Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan

2 3 1 Kegiatan

........................

2 3 1 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 3 1 Kegiatan

........................

2 3 1 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

2 4 1 Kegiatan Hari Jadi

Purwakarta

2 4 1 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 2 Kegiatan Penunjang

Operasional Karang

Taruna

2 4 2 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 3 Kegiatan Penunjang

Operasional LPM

2 4 3 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 4 Kegiatan Penunjang

Operasional PKK

2 4 4 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 5 Kegiatan Penunjang

Operasional MUI Desa

2 4 5 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 4 6 Kegiatan Penunjang

Operasional Posyandu

2 4 6 2 Belanja Barang dan

Jasa

2 5 Bidang Tak Terduga

2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar

Biasa

2 5 1 2 Belanja Barang dan

Jasa

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan

Pembiayaan

3 1 1 SILPA

3 1 2 Pencairan Dana

Cadangan

3 1 3 Hasil Kekayaan Desa

Yang dipisahkan

JUMLAH ( RP )

3 2 Pengeluaran

Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan Dana

Cadangan

3 2 2 Penyertaan Modal

Desa

JUMLAH ( RP )

- Pembiayaan Netto

(PENERIMAAN

PEMBIAYAAN –

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN )

- SILPA tahun berjalan

(SELISIH ANTARA

PEMBIAYAAN NETTO

DENGAN HASIL

SURPLUS/DEFISIT)

KEPALA DESA

………………………

TTD

(……………………………….)

Lampiran II Peraturan Desa

Nomor :

Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN

TAHUN N

(Tahun Periode

Pelaporan)

TAHUN N-1

(Tahun

Sebelumnya)

I. ASET DESA

A. ASET LANCAR

1. Kas Desa

a. Uang kas di Bendahara Desa

b. Rekening Kas Desa

2. Piutang

a. Piutang Sewa Tanah

b. Piutang Sewa Gedung

c. dst......

3. Persediaan

a. Kertas Segel

b. Materai

c. dst......

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR

1. Investasi Permanen

- Penyertaan Modal Pemerintah

Desa

2. Aset Tetap

- Tanah

- Peralatan dan Mesin

- Gedung dan bangunan

- Jalan, Jaringan dan Instalasi

- dst.......

3. Dana Cadangan

- Dana Cadangan

4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I – II )

TANGGAL ..............................

TTD

(KEPALA DESA ..............)

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau

perolehan hak lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di

Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola

kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan

dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya

kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang

dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam

periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset

tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam

satu tahun anggaran.

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh

Pemerintah.

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Lampiran III Peraturan Desa

Nomor :

Tentang : Laporan Program Sektoral dan Program

Daerah yang masuk ke desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : ………………

Desa : ………………

Kecamatan : ………………

Kabupaten : ………………

No. Jenis

Kegiatan

Lokasi

Kegiatan

Rincian

Kegiatan Volume Satuan Sumber

Dana

Jumlah

(Rp)

Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp.

Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp.

Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp.

Sub Total (4) Rp.

Total (1 s/d 4) Rp.

..................., tanggal, ....................

Kepala Desa

(.............................)

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JANUARI 2015

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

Nama Desa, ...................

Nomor : Kepada

Sifat : Yth. Bupati Purwakarta

Lampiran : 1 (satu) Berkas Cq. Kepala Bagian

Pemerintahan Desa

Setda Kabupaten

Purwakarta

Perihal : Permohonan Pencairan

...........................................

PURWAKARTA

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ……..

Tahun ……… tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Purwakarta Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami mengajukan Surat

Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

1. Keperluan : ……………………………………………(RAB Terlampir)

2. Nama Bendahara : ……………………………………………

3. Nomor Rekening Pemerintah Desa : ……………………………………………

4. Jumlah Dana yang diminta : ……………………………………………

Terbilang : ……………………………………………

No. Nama Anggaran Jumlah

Anggaran

Akumulasi

Pencairan

Sebelumnya

Pencairan

Saat Ini Sisa

Demikian mohon kiranya Bapak berkenan memberikan persetujuan

dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan

terima kasih.

KEPALA DESA ……………….

TTD

NAMA LENGKAP

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

..............................................................

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ...........

1. Bidang : ..............................

2. Kegiatan : ..............................

3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODREK URAIAN VOLUME

HARGA

SATUAN

(Rp.)

JUMLAH

(Rp.)

1 2 3 4 5

JUMLAH (Rp.)

Disetujui/mengesahkan

Kepala Desa

……………………………………

................., tanggal ………………….

Pelaksana Kegiatan

…………………………………….

C. FORMAT ANGGARAN KAS KEGIATAN

ANGGARAN KAS KEGIATAN

…………………………………………………

DESA .......................... KECAMATAN .................

TAHUN ANGGARAN ………

1. Bidang : ..............................

2. Kegiatan : ..............................

Kodrek Uraian Anggaran

Pencairan

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okto Nop Des

JUMLAH

........................, ............................... ……..

KEPALA DESA........................

(NAMA LENGKAP)

D. FORMAT DAFTAR NOMINATIF APARATUR

DAFTAR NOMINATIF …………………………………………………………….

DESA ............................... KEC ...............................

No Nama

Tempat,

Tanggal Lahir

/ Usia

Jabatan Alamat Pendidikan

SK Pengangkatan

Ket

Nomor Tanggal TMT Pejabat yang

mengangkat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

........................., ........................

KEPALA DESA .........................

Cap / TTD

(NAMA LENGKAP)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan ............................

yang kami ajukan sebesar Rp. ......................... ( ........................... dengan huruf

) untuk keperluan ......................... tahun anggaran ………, dengan ini

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan

membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana

Anggaran Biaya;

2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban ( SPJ ) penggunaan

dna tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan

yang berlaku;

3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami

bersedia menanggung konsekuensi kebutuhan berikutnya tidak dapat

dicairkan dan siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan ...............

Nama Desa, ..........................

KEPALA DESA

…………………………………….

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

NAMA LENGKAP

F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

………………...........................................................................

………………………………………

Desa :

Kecamatan :

…………………………………………………………………………………………

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal : .........................................................

Nama : .........................................................

NIP : .........................................................

Tanda Tangan : .........................................................

Tanggal : .........................................................

Nama : .........................................................

NIP : .........................................................

Tanda Tangan : .........................................................

CAMAT ........................

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP

NIP.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Ditulis Oleh : Unknown ~ Sebagai Admin Blog RT6 Cibungur

Sobat sedang membaca artikel tentang PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 19 TAHUN 2015. Terima kasih telah berkunjung di Blog RT 6 Cibungur, Saran dan Kritik yang Membangun untuk Perbaikan Content dan Tampilan Blog ini..

<a href="http://rt6cbr.blogspot.com/2016/01/peraturan-bupati-purwakarta-nomor-19.html" target="_blank">PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  NOMOR : 19 TAHUN 2015</a>

Pages

Minggu, 24 Januari 2016